Bijaklah dalam membuat pernyataan

Sebagai pejabat publik seharusnya dapat menyikapi dengan bijak terhadap kasus pemerkosaan yang terjadi...,bukan malah membuat pernyataan kontroversi seperti itu, seolah-oleh pejabat sekelas gubernur melakukan pembenaran terhadap pelaku dan mengdiskrimisasikan kaum perempuan.......kalau kita mau sedikit intropeksi para lelaki juga perlu disalahkan dalam hal ini karena memandang perempuan sebagai obyek sek.....walaupun para perempuan berpakaian rapi dan sopan namun tidak dapat di pungkiri terkadang para kaum lelaki juga tetap berfikiran negatif dengan berhayal atau berimajenasi di dalam memandang perempuan dengan pandangan nafsu.......nah ini menjadi PR kita bersama untuk saling menghargai agar dapat mencegah segala kriminal terhadap perempuan......tapi sayangnya pemerintah selalu terlambat dalam hal melakukan pencegahan...pemerintah baru akan bertindak membuat sebuah aturan apabila sudah ada kasus yang terjadi......kemana saja para pemangku kebijakan kita selama ini jangan setelah ada korban baru melakukan tindakan, lakukanlah pencegahan sebelum ada korban itu akan lebih baik bung.........

Siapa yang akan Melindungi hak mereka

Disaat perlindungan BMI di harapkan lebih optimal lagi dan kinerja para duta besar kita lebih berpihak pada BMI namun apa yang terjadi saat ini di tubuh kemenakertran justru terpuruk karena institusi pemerintahan yang seharusnya dapat menaungi kepentingan buruh migran Indonesia justru di jadikan ladang untuk mencari uang demi kepentingan perorangan dan golongan......bagaimana nasib para buruh migran kita apabila institusi atau lembaga yang seharusnya membela hak-hak mereka justru berlomba demi kesejahteraan mereka pribadi...padahal kita tahu permasalahan yang di hadapi para buruh migran sungguh sangat kompleks....siapa lagi yang diharapkan untuk membela kepentingan mereka, masih lekat dalam ingatan kita kasus ruyati TKW kita yang di hukum pancung di arab saudi......mereka para institusi atau lembaga pemerintahan tidak ada satupun terbesit di wajah mereka rasa penyesalan terhadap kasus tersebut malah mereka salaing tuduh pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab.....ini sungguh sangat melukai masyarakat indonesia khususnya para buruh migran dan keluarga andai saja mereka mau mengakui kesalahan  dan keterlambatan mereka dalam mengadvokasi kasus itu dan bersama-sama mencari solusi terbaik demi menaungi kepentingan para buruh migran dan keluarga mungkin akan lain ceritanya........marilah sekarang kita bersama-sama melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap para buruh migran kita agar permasalahan sedikit demi sedikit dapat di minimalisir demi menciptakan buruh migran Indonesia yang bermatabat.

Dokumentasi P3BM

                                                       kegiatan bersama pusham Ubaya

                                                            Kunjungan Uniffem & Osi

Kondisi rumah di pedesaan kantong BMI

Kondisi dan keadan mereka di desa sangat memprihatinkan ini yang menjadikan meraka nekad untuk menjadi BMI walau pun bekal yang mereka miliki sangat minim kondisi ini yang di manfaatkat oleh oknum PL / PJTKI untuk menjadikan mereka sapi perahan bagi mereka dengan kondisi desa yang pengunungan dan sangat sulit bagi mereka untuk mengakses informasi, informasi yang mereka dapat kebanyakan melalui media elektronik seperti radio dan info yang mereka dapat pun hanya setengah-setengah saja bahkan tidak jarang info yang mereka dapat adalah info yang menyesatkan bagi mereka.

Pahlawan Devisa yang Bermatabat

Dari waktu ke waktu permasalahan buruh migran Indonesia semakin memprihatinkan permasalahan yang mereka hapadi pun sangat kompleks, semua permasalahan itu sebenarnya dapat di minimalisir andai saja para pemangku kebijakan benar-benar mau untuk menangungi kepentingan buruh migran kita langkah itu dapat di wujudkan apabila pemerintah dan para pembuat kebijakan mau bekerja sama dengan para pegiat,LSM,dan lembaga yang konsen pada permasalahan buruh migran Indonesia demi menciptakan buruh migran Indonesia yang bermartabat...untuk menjadikan buruh migran yang bermartabat pemerintah / BNP2TKI harus dapat bersikap tegas dalam mengevaluasi para PJTKI yang ada di indonesia atau lebih memperketat pengawasan terhadap PJTKI...permasalahan yang dialami oleh para BMI kita 87% terjadi dalam negeri kita sendiri kita dapat melihat banyaknya para calon buruh migran yang mendapat perlakuan tidak manusiawi pada saat mereka berproses apalagi saat mereka di penampungan banyak sekali di antara calon BMI mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan HAM namun semua itu pemerintah seolah tutup mata dengan hal tersebut....bagaimana kita dapat menjadikan BMI yang bermatabat kalau pemerintah sendiri tidak mau peduli pada penderitaan mereka, kita sangat sedih bila melihat para calon buruh migran yang di perlakukan sangat tidak manusiawi oleh oknum PJTKI bagaimana mereka akan dapat bekerja dengan tenang dan dibawah perlindungan hukum kalau di negeri sendiri mereka sudah di perlakukan yang tidak manusiawi hal ini justru menjadikan preseden buruk dan cenderung akan dapat di tiru oleh para pengguna jasa mereka pada saat mereka berada di negara tujuan, bagaimana tidak mereka memperlakukan buruh migran kita dengan baik dan bermatabat kalau di negara sendiri mereka sudah di perlakukan tidak manusiawi........ini bisa menjadikan rujukan bagi kita semua agar dapat memperlakukan para calon buruh migran dengan baik baik saat mereka masih berproses maupun saat mereka bekerja di negara tujuan dan memberikan bentuk perlindungan yang maksimal oleh negara.....semua pihak harus melakukan pengawasan dan pembinaan sampai kedaerah-daerah bahkan tidak menutup kemungkinan langsung membentuk pos pengawasan dan pembinaan langsung ke pelosok desa kantung BMI.