Pahlawan Devisa yang Bermatabat

Dari waktu ke waktu permasalahan buruh migran Indonesia semakin memprihatinkan permasalahan yang mereka hapadi pun sangat kompleks, semua permasalahan itu sebenarnya dapat di minimalisir andai saja para pemangku kebijakan benar-benar mau untuk menangungi kepentingan buruh migran kita langkah itu dapat di wujudkan apabila pemerintah dan para pembuat kebijakan mau bekerja sama dengan para pegiat,LSM,dan lembaga yang konsen pada permasalahan buruh migran Indonesia demi menciptakan buruh migran Indonesia yang bermartabat...untuk menjadikan buruh migran yang bermartabat pemerintah / BNP2TKI harus dapat bersikap tegas dalam mengevaluasi para PJTKI yang ada di indonesia atau lebih memperketat pengawasan terhadap PJTKI...permasalahan yang dialami oleh para BMI kita 87% terjadi dalam negeri kita sendiri kita dapat melihat banyaknya para calon buruh migran yang mendapat perlakuan tidak manusiawi pada saat mereka berproses apalagi saat mereka di penampungan banyak sekali di antara calon BMI mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan HAM namun semua itu pemerintah seolah tutup mata dengan hal tersebut....bagaimana kita dapat menjadikan BMI yang bermatabat kalau pemerintah sendiri tidak mau peduli pada penderitaan mereka, kita sangat sedih bila melihat para calon buruh migran yang di perlakukan sangat tidak manusiawi oleh oknum PJTKI bagaimana mereka akan dapat bekerja dengan tenang dan dibawah perlindungan hukum kalau di negeri sendiri mereka sudah di perlakukan yang tidak manusiawi hal ini justru menjadikan preseden buruk dan cenderung akan dapat di tiru oleh para pengguna jasa mereka pada saat mereka berada di negara tujuan, bagaimana tidak mereka memperlakukan buruh migran kita dengan baik dan bermatabat kalau di negara sendiri mereka sudah di perlakukan tidak manusiawi........ini bisa menjadikan rujukan bagi kita semua agar dapat memperlakukan para calon buruh migran dengan baik baik saat mereka masih berproses maupun saat mereka bekerja di negara tujuan dan memberikan bentuk perlindungan yang maksimal oleh negara.....semua pihak harus melakukan pengawasan dan pembinaan sampai kedaerah-daerah bahkan tidak menutup kemungkinan langsung membentuk pos pengawasan dan pembinaan langsung ke pelosok desa kantung BMI.