Permasalahan BMI tidak pernah ada habisnya.......lagi-lagi kasus BMI meninggal di negeri orang...,yang lebih ironis lagi saat jenazah di pulangkan ke tanah air ternyata jenazahnya tertukar.....ini menunjukan lemahnya pemerintah kita dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap BMI kita
iini jelas sekali kasus tertukarnya jenazah mengetuk pintu hati kita semua untuk mendesak pemerintah dan lembaga instasi terkait yang menangani untuk lebih serius lagi dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap para pahlawan devisa kita. ini hanya sekelumit saja permasalahan yang dihadapi oleh para BMI kita dibalik semua itu masih banyak kasus-kasus lain yang luput dari pengawasan pemerinta atau instansi yang menangani masalah BMI kita.
Rabu, 19 Oktober 2011
Jumat, 16 September 2011
Bijaklah dalam membuat pernyataan
Sebagai pejabat publik seharusnya dapat menyikapi dengan bijak terhadap kasus pemerkosaan yang terjadi...,bukan malah membuat pernyataan kontroversi seperti itu, seolah-oleh pejabat sekelas gubernur melakukan pembenaran terhadap pelaku dan mengdiskrimisasikan kaum perempuan.......kalau kita mau sedikit intropeksi para lelaki juga perlu disalahkan dalam hal ini karena memandang perempuan sebagai obyek sek.....walaupun para perempuan berpakaian rapi dan sopan namun tidak dapat di pungkiri terkadang para kaum lelaki juga tetap berfikiran negatif dengan berhayal atau berimajenasi di dalam memandang perempuan dengan pandangan nafsu.......nah ini menjadi PR kita bersama untuk saling menghargai agar dapat mencegah segala kriminal terhadap perempuan......tapi sayangnya pemerintah selalu terlambat dalam hal melakukan pencegahan...pemerintah baru akan bertindak membuat sebuah aturan apabila sudah ada kasus yang terjadi......kemana saja para pemangku kebijakan kita selama ini jangan setelah ada korban baru melakukan tindakan, lakukanlah pencegahan sebelum ada korban itu akan lebih baik bung.........
Minggu, 11 September 2011
Siapa yang akan Melindungi hak mereka
Disaat perlindungan BMI di harapkan lebih optimal lagi dan kinerja para duta besar kita lebih berpihak pada BMI namun apa yang terjadi saat ini di tubuh kemenakertran justru terpuruk karena institusi pemerintahan yang seharusnya dapat menaungi kepentingan buruh migran Indonesia justru di jadikan ladang untuk mencari uang demi kepentingan perorangan dan golongan......bagaimana nasib para buruh migran kita apabila institusi atau lembaga yang seharusnya membela hak-hak mereka justru berlomba demi kesejahteraan mereka pribadi...padahal kita tahu permasalahan yang di hadapi para buruh migran sungguh sangat kompleks....siapa lagi yang diharapkan untuk membela kepentingan mereka, masih lekat dalam ingatan kita kasus ruyati TKW kita yang di hukum pancung di arab saudi......mereka para institusi atau lembaga pemerintahan tidak ada satupun terbesit di wajah mereka rasa penyesalan terhadap kasus tersebut malah mereka salaing tuduh pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab.....ini sungguh sangat melukai masyarakat indonesia khususnya para buruh migran dan keluarga andai saja mereka mau mengakui kesalahan dan keterlambatan mereka dalam mengadvokasi kasus itu dan bersama-sama mencari solusi terbaik demi menaungi kepentingan para buruh migran dan keluarga mungkin akan lain ceritanya........marilah sekarang kita bersama-sama melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap para buruh migran kita agar permasalahan sedikit demi sedikit dapat di minimalisir demi menciptakan buruh migran Indonesia yang bermatabat.
Rabu, 07 September 2011
Kondisi rumah di pedesaan kantong BMI
Pahlawan Devisa yang Bermatabat
Dari waktu ke waktu permasalahan buruh migran Indonesia semakin memprihatinkan permasalahan yang mereka hapadi pun sangat kompleks, semua permasalahan itu sebenarnya dapat di minimalisir andai saja para pemangku kebijakan benar-benar mau untuk menangungi kepentingan buruh migran kita langkah itu dapat di wujudkan apabila pemerintah dan para pembuat kebijakan mau bekerja sama dengan para pegiat,LSM,dan lembaga yang konsen pada permasalahan buruh migran Indonesia demi menciptakan buruh migran Indonesia yang bermartabat...untuk menjadikan buruh migran yang bermartabat pemerintah / BNP2TKI harus dapat bersikap tegas dalam mengevaluasi para PJTKI yang ada di indonesia atau lebih memperketat pengawasan terhadap PJTKI...permasalahan yang dialami oleh para BMI kita 87% terjadi dalam negeri kita sendiri kita dapat melihat banyaknya para calon buruh migran yang mendapat perlakuan tidak manusiawi pada saat mereka berproses apalagi saat mereka di penampungan banyak sekali di antara calon BMI mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan HAM namun semua itu pemerintah seolah tutup mata dengan hal tersebut....bagaimana kita dapat menjadikan BMI yang bermatabat kalau pemerintah sendiri tidak mau peduli pada penderitaan mereka, kita sangat sedih bila melihat para calon buruh migran yang di perlakukan sangat tidak manusiawi oleh oknum PJTKI bagaimana mereka akan dapat bekerja dengan tenang dan dibawah perlindungan hukum kalau di negeri sendiri mereka sudah di perlakukan yang tidak manusiawi hal ini justru menjadikan preseden buruk dan cenderung akan dapat di tiru oleh para pengguna jasa mereka pada saat mereka berada di negara tujuan, bagaimana tidak mereka memperlakukan buruh migran kita dengan baik dan bermatabat kalau di negara sendiri mereka sudah di perlakukan tidak manusiawi........ini bisa menjadikan rujukan bagi kita semua agar dapat memperlakukan para calon buruh migran dengan baik baik saat mereka masih berproses maupun saat mereka bekerja di negara tujuan dan memberikan bentuk perlindungan yang maksimal oleh negara.....semua pihak harus melakukan pengawasan dan pembinaan sampai kedaerah-daerah bahkan tidak menutup kemungkinan langsung membentuk pos pengawasan dan pembinaan langsung ke pelosok desa kantung BMI.
Selasa, 21 Juni 2011
PERLINDUNGAN LEBIH URGEN
Kematian pahlawan devisa lagi-lagi terjadi sangat ironis sekalai sekali pemerintah tidak bisa melindungi warga negaranya......kasus TKW kita yang di pancung menjadikan pembelajaran bagi kita kita semua terutama para instansi terkait dan yang sangat disayangkan pemerintah tidak tahu bahwa eksekusi pancung yang di alami TKW kita ini bukti buruknya kinerja mereka.....dan uniknya lagi tidak ada rasa penyesalan ataupun ucapan maaf pada publik, mereka justru sibuk membela diri dengan berbagai argumen.....sendainya rasa penyesalan dan ucapan maaf itu mau keluar dari BNP2TKI,KEMENLU,KEMENTRIAN TENAGA KERJA dan Mentri hukum dan ham mungkin akan sedikit dapat menghibur publik dan akan sedikit bersimpatik pada mereka yang telah berupaya melakukan pembelaan terhadap TKW kita walaupun hasilnya tidak sesuai harapan.....dimanakah hati nurani mu......harus kita akui bahwa kita bisa melarang orang untuk bekerja di luar negeri, namun yang harus kita perhatikan bagaimana perlindungannya...? kita sedikit mengapresiasi pemerintah dengan adanya UU No 39 Tahun 2004 walaupun banyak kelemahannya namun di sini implementasinya yang urgen.....kalau kita bisa mengkaji bahwa judul dari UU itu sendiri sudah ada kesalahan karena memakai kata penenempatan dan perlindungan dan lembaga yang diamanatkan oleh UU 39 juga kurang tepat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri......kata-kata penempatan mestinya harus di ganti dengan PENGAWASAN karena pemerintah dan BNP2TKI lebih getol melakukan penempatan dan mengabaikan perlindungannya.....mudah-mudahan kasus yang menimpa Ruyati TKW kita yang di pancung tidak akan terulang kembali pada tenaga kerja kita.
Minggu, 03 April 2011
Benarkah Mereka Wakil Kita.....?
Disaat kondisi ekonomi rakyat kecil sedang terpuruk dimana masyarakat di pedesaan dan orang pinggiran banyak hidup di bawah garis kemiskinan mereka harus harus bekerja dengan keras demi sesuap nasi,...namun apa yang terjadi dengan para wakil rakyat kita....mereka seakan tidak peduli dengan nasib para rakyat kecil.......mereka hanya sibuk untuk memperjuangkan fasilitas-fasilitas yang sangat berlebihan.....apakah ini gaya hidup wakil rakyat kita yang terkesan megah......
rumah rakyat atau kantor DPR itu tidak seharusnya di bagung dengan super megah dan mewah dengat fasilitas yang jauh dari kepentingan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,
kantor DPR adalah rumah rakyat jadi seyogyanya lah harus terkesan merakyat...namun apabilah kantor wakil rakyat terkesan mewah rakyat kecil akan takut untuk masuk dan mengadukan nasibnya,hai.....para wakil rakyat sadarlah engkau bahwa uang yang untuk membangun fasilitas mewah yang anda niknamati nata bone adalah uang rakyat....apakah rakyat kecil hanya di jadikan komuditas politik saja...rakyat kecil sudah bosan di suguhi drama-drama politik.....sandiwara para wakil rakyat yang mengatasnakan kepentingan rakyat......tapi apa sebaliknya rakyat hanya jadi korban janji-janji politik.......kapankah rakyat akan disejahterakan...........
rumah rakyat atau kantor DPR itu tidak seharusnya di bagung dengan super megah dan mewah dengat fasilitas yang jauh dari kepentingan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,
kantor DPR adalah rumah rakyat jadi seyogyanya lah harus terkesan merakyat...namun apabilah kantor wakil rakyat terkesan mewah rakyat kecil akan takut untuk masuk dan mengadukan nasibnya,hai.....para wakil rakyat sadarlah engkau bahwa uang yang untuk membangun fasilitas mewah yang anda niknamati nata bone adalah uang rakyat....apakah rakyat kecil hanya di jadikan komuditas politik saja...rakyat kecil sudah bosan di suguhi drama-drama politik.....sandiwara para wakil rakyat yang mengatasnakan kepentingan rakyat......tapi apa sebaliknya rakyat hanya jadi korban janji-janji politik.......kapankah rakyat akan disejahterakan...........
Minggu, 27 Maret 2011
Nasib Pahlawan Devisa dan Kondisi Keluarganya
Foto-foto di atas adalah sebagian kecil kondisi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan memang tidak enak hidup serba kekurangan selain dikucilkan, di ejek bahkan terkadang di hina, ketidak berdayaan inilah yang membuat mereka nekat untuk mengais rejeki di negeri orang walau kadang pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai namaun mereka tetap bertekad untuk merantau ke negeri orang demi mendapat kehidupan yang lebih layak agar tidak lagi mendapat pandangan minor dari kalangan sesame di mana mereka tinggal. Namun apa yang terjadi tidak semua dari mereka yang sukses dan berhasil ada juga di antara mereka yang mengalami kepahitan saat mereka bekerja di negeri orang, mulai penyisakaan, intimidasi, gaji tidak dibayar, pemerkosaan, bahkan terkadang harus kehilangan nyawa demi mempertahankan kehormatan. Namun terkadang tidak sedikit pula yang mencoba melawan saat harga diri mereka di injak-injak kehormatan mereka terancam, namaun apa yang mereka dapatkan terkadang justru mereka yang harus mendekam di balik jeruji dengan ancama hukuman pancung .
Disini kita semua lapisan masyarakat harus prihatin dengan kondisi Pahlawan Devisa dan Keluarganya, terutama Pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi mereka serta membuat program-program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi pahlawan devisa dan keluarganya, Pemerintah seharus melakukan membahasa berbagai persoalan yang mereka alami, saling tukar informasi dan sesekali berkunjung ke Desa kantung –kantung TKI sebagai media sosialisasi perkembangan ide dan gagasan yang selama ini dibangun bersama untuk memperjuangkan nasib calon, keluarga, dan mantan TKI.
Pemerintah seharusnya mengalokasikan sebagian anggaran kepada keluarga dan mantan-mantan TKI, anggaran tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan maupun peningkatan ketrampilan agar dapat lebih mandiri. Harapannya, uang hasil kerja dari luar negeri dapat dikelola dengan baik untuk untuk membangun usaha ekonomi produktif dan bagi TKI yang gagal, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pemberian ketrampilan dan modal usaha. Dengan tujuan agar mereka tidak kembali bekerja ke luar negeri dan dapat bekerja secara layak di daerahnya masing-masing. Semua itu akan lebih mudah diwujudkan apabila Pemerintah, keluarga dan mantan-mantan TKI bersatu dan membentuk kelompok-kelompok di masyarakat, sekarang kelompok perempuan menjadi tempat di mana para mantan TKI berkumpul. Usaha ekonomi masyarakat dibangun dan aspirasi masyarakat disuarakan dalam perencanaan pembangunan. Mestinya Pemerintah memberi perhatian yang serius untuk mendorong kegiatan di masyarakat. Sehingga Perlindungan TKI dapat terwujud, serta yang tak kalah pentingnya memberikan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka memenuhi hak-hak dasar calon, keluarga, dan mantan TKI.
Lain hal nya dengan kisah Manohara..'polri' menlu"sampai presidentpun turut membantu manohara..padahal itu hanyalah masalah rumah tangga yg tidak ada sangkut pautnya ama negara....apa yg diberikan manohara pada negara...??? kenapa para devisa yg jelas membantu perekonomian negara tersisihkan....??? itu menjadi tanda tanya segenap para TKI.dan menjadi rahasia, tersendiri bagi para pejabat, DEPNAKER> PJTKI, bahkan NEGARA.
Sesungguhnya kalau negara mau menjaga dan punya perlindungan hukum untuk para BMI(buruh migran indonesia) tentu hal ini bisa dicegah, sungguh, para TKI/TKW kita masih tersisih. Sudah ‘terbuang’ dari negeri sendiri, mereka pun harus ’sengsara’ di negeri orang yang sebenarnya bukan karena ‘kesalahan mutlak’ mereka. Namun, apadaya, karena keterbatasan pendidikan dan akses-akses advokasi akhirnya mereka ‘terjerembab’ ke dalam balik-balik jeruji. Menyedihkannya lagi, mereka pun juga harus ‘meregang’ akidah mereka dan ‘berkubang’ dalam kemaksiyatan. Karena terpaksa secara system ‘melanggar’ aturan-aturan Allah. Sungguh, mereka adalah ‘pahlawan devisa’ bagi negeri ini, namun ketika mereka ‘terjerambab’ siapakah yang peduli? Jangankan terhadap akidah mereka, terhadap fisik mereka saja jarang ada yang peduli. Dimanakah keadilan?..................................
mohon maaf apa bila fotonya tidak tampil
Disini kita semua lapisan masyarakat harus prihatin dengan kondisi Pahlawan Devisa dan Keluarganya, terutama Pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi mereka serta membuat program-program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi pahlawan devisa dan keluarganya, Pemerintah seharus melakukan membahasa berbagai persoalan yang mereka alami, saling tukar informasi dan sesekali berkunjung ke Desa kantung –kantung TKI sebagai media sosialisasi perkembangan ide dan gagasan yang selama ini dibangun bersama untuk memperjuangkan nasib calon, keluarga, dan mantan TKI.
Pemerintah seharusnya mengalokasikan sebagian anggaran kepada keluarga dan mantan-mantan TKI, anggaran tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan maupun peningkatan ketrampilan agar dapat lebih mandiri. Harapannya, uang hasil kerja dari luar negeri dapat dikelola dengan baik untuk untuk membangun usaha ekonomi produktif dan bagi TKI yang gagal, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pemberian ketrampilan dan modal usaha. Dengan tujuan agar mereka tidak kembali bekerja ke luar negeri dan dapat bekerja secara layak di daerahnya masing-masing. Semua itu akan lebih mudah diwujudkan apabila Pemerintah, keluarga dan mantan-mantan TKI bersatu dan membentuk kelompok-kelompok di masyarakat, sekarang kelompok perempuan menjadi tempat di mana para mantan TKI berkumpul. Usaha ekonomi masyarakat dibangun dan aspirasi masyarakat disuarakan dalam perencanaan pembangunan. Mestinya Pemerintah memberi perhatian yang serius untuk mendorong kegiatan di masyarakat. Sehingga Perlindungan TKI dapat terwujud, serta yang tak kalah pentingnya memberikan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka memenuhi hak-hak dasar calon, keluarga, dan mantan TKI.
Lain hal nya dengan kisah Manohara..'polri' menlu"sampai presidentpun turut membantu manohara..padahal itu hanyalah masalah rumah tangga yg tidak ada sangkut pautnya ama negara....apa yg diberikan manohara pada negara...??? kenapa para devisa yg jelas membantu perekonomian negara tersisihkan....??? itu menjadi tanda tanya segenap para TKI.dan menjadi rahasia, tersendiri bagi para pejabat, DEPNAKER> PJTKI, bahkan NEGARA.
Sesungguhnya kalau negara mau menjaga dan punya perlindungan hukum untuk para BMI(buruh migran indonesia) tentu hal ini bisa dicegah, sungguh, para TKI/TKW kita masih tersisih. Sudah ‘terbuang’ dari negeri sendiri, mereka pun harus ’sengsara’ di negeri orang yang sebenarnya bukan karena ‘kesalahan mutlak’ mereka. Namun, apadaya, karena keterbatasan pendidikan dan akses-akses advokasi akhirnya mereka ‘terjerembab’ ke dalam balik-balik jeruji. Menyedihkannya lagi, mereka pun juga harus ‘meregang’ akidah mereka dan ‘berkubang’ dalam kemaksiyatan. Karena terpaksa secara system ‘melanggar’ aturan-aturan Allah. Sungguh, mereka adalah ‘pahlawan devisa’ bagi negeri ini, namun ketika mereka ‘terjerambab’ siapakah yang peduli? Jangankan terhadap akidah mereka, terhadap fisik mereka saja jarang ada yang peduli. Dimanakah keadilan?..................................
mohon maaf apa bila fotonya tidak tampil
Langganan:
Komentar (Atom)